TIMES SITUBONDO, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan lembaganya akan menanggapi serius tuntutan 17+8 yang mencuat di media sosial usai gelombang unjuk rasa di berbagai daerah. Tuntutan tersebut juga disampaikan langsung sejumlah elemen mahasiswa saat audiensi dengan DPR RI, Rabu (3/9/2025).

“Termasuk 17+8, kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Jakarta.

Menurutnya, DPR RI pada prinsipnya selalu membuka ruang aspirasi melalui rapat dengar pendapat di komisi-komisi. Bahkan, saat aksi demonstrasi beberapa waktu lalu di depan Gedung DPR, pimpinan dewan sudah berniat menemui massa. Namun, situasi di lapangan disebut tidak kondusif.

“Begitu kita mau keluar itu sudah bukan murni unjuk rasa. Ada penumpang-penumpang gelap yang membuat situasi tidak kondusif,” jelasnya.

Dasco menegaskan bahwa DPR sudah melakukan evaluasi sebelum audiensi dengan mahasiswa berlangsung. Proses evaluasi menyeluruh serta rencana reformasi lembaga akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Tentunya tekad seluruh anggota DPR adalah memetik pelajaran dari peristiwa ke belakang untuk menjadikan evaluasi bersama,” katanya.

Isi Tuntutan 17+8

Tuntutan 17+8 Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati ramai diunggah sejumlah figur publik dan aktivis di media sosial. Terdiri dari 17 tuntutan jangka pendek dengan tenggat satu minggu dan 8 tuntutan jangka panjang dengan tenggat satu tahun.

Poin pertama dalam 17 tuntutan adalah pembentukan tim investigasi atas kematian pengendara ojek daring Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan Brimob Polri, serta penyelidikan terhadap seluruh korban kekerasan aparat. Tuntutan lainnya mencakup penghentian keterlibatan TNI dalam ranah sipil hingga keterlibatan DPR dalam forum publik.

Sementara itu, delapan tuntutan jangka panjang meliputi reformasi besar-besaran DPR, reformasi partai politik, reformasi perpajakan, serta percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

DPR Diminta Serius

Sejumlah organisasi sipil sebelumnya mendesak DPR agar tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga menindaklanjuti dengan langkah konkret. Transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada rakyat dinilai menjadi ujian bagi lembaga legislatif di tengah menurunnya kepercayaan publik.

Dengan adanya agenda rapat evaluasi bersama pimpinan fraksi, publik menanti sikap resmi DPR dalam merespons tuntutan 17+8 yang telah menjadi sorotan nasional. (*)