TIMES SITUBONDO, JAKARTA – Amerika Serikat mulai berteriak tentang kelaparan akut di Gaza, dan Kamis (15/5/2025) kemarin, 29 anggota Kongresnya menyerukan kepada pemerintahan Trump untuk segera mengakhiri blokade yang dilakukan Israel di Gaza.

Dua puluh sembilan anggota Senat AS itu memperkenalkan resolusi pada hari Kamis dan mereka meminta pemerintah AS untuk "menggunakan semua alat diplomatik" untuk mengakhiri blokade di Jalur Gaza.

Dilansir Al Jazeera, mereka juga menggambarkan bencana kelaparan di Gaza sebagai bencana kemanusiaan dan mengungkapkan "keprihatinan mendalam" mereka atas krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di sana.

Senator Demokrat, Peter Welch mengatakan, bahwa setengah juta warga Palestina di Gaza menghadapi kelaparan, dan anak-anak serta bayi meninggal karena kelaparan di Jalur Gaza. "Kelaparan di Gaza merupakan tragedi yang sudah diduga dan sepenuhnya mestinya bisa  dihindari," tegasnya.

Ia menambahkan, selama lebih dari dua bulan, pasukan Israel telah menghalangi ribuan ton makanan, mesin dialisis, susu formula bayi, tempat tinggal, dan perlengkapan lainnya memasuki Gaza.

Blokade yang dilakukan Israel itu mengakibatkan penderitaan yang tak tertahankan bagi keluarga di Gaza. Pada awal Maret lalu, tahap pertama perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) dan Israel berakhir.

Perjanjian tersebut mulai berlaku pada 19 Januari 2025, dengan mediasi Mesir dan Qatar serta dukungan Amerika Serikat.

Hamas telah mematuhi ketentuan tahap pertama. Tetapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang dicari-cari oleh Pengadilan Kriminal Internasional, telah mengingkari untuk dimulainya gencatan senjata tahap kedua.

Menurut media Israel, Benjamin Netanyahu berusaha menghormati para ekstremis dalam koalisi yang berkuasa.

Sejak 7 Oktober 2023, Israel terus menerus melanjutkan kampanye genosida yang meluas terhadap penduduk Gaza, termasuk pembunuhan, penghancuran, membuat kelaparan dan pemindahan paksa, mengabaikan semua seruan dan perintah Mahkamah Internasional untuk menghentikannya. (*)