TIMES SITUBONDO, PACITAN – Himpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (HPDI) Kabupaten Pacitan meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap aksesibilitas dan alat bantu bagi penyandang disabilitas, terutama saat menghadapi situasi darurat bencana.

Ketua HPDI Pacitan, Rosyid (40), mengatakan selama ini pihaknya sudah aktif mengikuti pelatihan dan simulasi kebencanaan. Namun, menurutnya masih banyak kekurangan di lapangan, mulai dari minimnya alat bantu, sulitnya akses transportasi ke kota, hingga kurangnya informasi khusus bagi penyandang disabilitas.

“Kami butuh alat bantu yang memadai. Kalau terjadi bencana, kami tidak bisa lari seperti orang lain. Kalau tidak dipikirkan dari sekarang, kami akan jadi korban,” ujar Rosyid saat ditemui TIMES Indonesia, Kamis (24/4/2025).

Rosyid menambahkan, saat ini ada sekitar 30 hingga 40 penyandang disabilitas aktif berkegiatan yang digelar rutin dua bulan sekali. Mereka berasal dari berbagai kecamatan seperti Tulakan, Ngadirojo, Pacitan dan Donorojo.

“Kami semua semangat untuk belajar dan siap jika bencana datang, tapi kami butuh perlakuan yang sesuai. Jangan disamakan dengan yang lain, karena kebutuhan kami berbeda,” jelasnya.

HPDI Pacitan berharap pemerintah tidak hanya menyusun rencana, tetapi juga segera mengambil tindakan konkret.

 “Jangan sampai nanti pas bencana baru bingung harus ngapain. Mulai sekarang semua harus disiapkan. Kami ini bukan beban, kami juga bisa mandiri asal diberi fasilitas,” ucap Rosyid.

Upaya BPBD Pacitan

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan, Erwin Andriatmoko, menyatakan bahwa pihaknya terus mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang ramah disabilitas.

“Kami sedang menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana (RPKB). Di situ nanti akan ada skema khusus untuk kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas,” kata Erwin. 

Erwin menyebutkan, dalam RPKB tersebut ada empat fokus utama yang akan diterapkan, yaitu edukasi, pelatihan, penyediaan alat bantu dan sarana evakuasi yang ramah disabilitas, serta pendataan yang akurat.

“Pascabencana juga kami perhatikan. Jangan sampai mereka kehilangan mata pencaharian atau akses kehidupan hanya karena tidak ada perhatian pascabencana,” imbuhnya.

Menurut Erwin, penyusunan RPKB ini juga akan disesuaikan dengan hasil kajian risiko bencana (KRB) yang tengah difinalisasi. Dokumen ini akan menjadi panduan pelaksanaan operasional saat status siaga darurat, tanggap darurat, hingga transisi menuju pemulihan.

Sementara itu, pakar manajemen bencana dari UPN Veteran Yogyakarta, Yugyasmono, menilai pelibatan penyandang disabilitas dalam sistem kebencanaan merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh setiap daerah rawan bencana.

“Struktur dan sistem komando harus jelas. Kalau tidak, yang paling dirugikan adalah kelompok rentan, terutama disabilitas,” ungkapnya saat menjadi fasilitator RPKB di Kabupaten Pacitan. (*)