TIMES SITUBONDO, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya validitas data dalam pengelolaan keuangan negara. Ia menampik tudingan sejumlah pemerintah daerah yang menilai data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dana daerah tidak akurat.

“Ketika saya atau Kemenkeu bicara tentang dana di daerah, banyak sekali daerah yang protes dan sedikit menyalahkan Kemenkeu dengan alasan data tidak akurat. Tapi kami selalu berpegang pada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali,” tegas Purbaya dalam Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79 yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemenkeu, Jumat (31/10/2025).

Purbaya menilai kredibilitas Kemenkeu bergantung pada akurasi data dan ketepatan realisasi anggaran. Ia menugaskan seluruh jajarannya, khususnya di bawah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang dipimpin Askolani, untuk melakukan dobel cek terhadap setiap proses alokasi dan pembelanjaan anggaran.

“Saya minta teman-teman semua juga ke depan melakukan hal yang sama — cek, dobel cek — pastikan uang dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran, dan setiap rupiah digunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat,” ujar Purbaya.

Kemenkeu Siap Bimbing Daerah Kelola Anggaran

Menurut Purbaya, salah satu persoalan utama yang dihadapi pemerintah saat ini adalah masih banyak daerah yang belum mampu mengelola anggaran secara efektif. Ia menekankan pentingnya peran aktif Kemenkeu dalam memberikan bimbingan kepada daerah agar dana publik bisa memberikan manfaat ekonomi secara nyata.

“Kalau kita lihat beberapa minggu terakhir, ada daerah-daerah yang belum bisa mengelola anggarannya dengan baik. Untuk itu ke depan Kemenkeu harus lebih proaktif — mungkin kita akan mengajarkan mereka bagaimana mengelola dan membelanjakan anggaran dengan baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, tugas tambahan tersebut akan menjadi tanggung jawab Dirjen Perimbangan Keuangan bersama seluruh jajaran Kemenkeu agar sistem keuangan negara berjalan semakin efisien dan transparan.

Kunjungan ke Kementerian dan Lembaga

Purbaya juga menyinggung soal aktivitasnya yang belakangan kerap mendatangi berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Ia menegaskan bahwa langkah itu bukan bentuk intervensi, melainkan upaya memastikan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjalan optimal.

“Ketika saya datang ke kementerian-kementerian, tujuannya bukan untuk mengganggu kebijakan mereka, tapi untuk memastikan bahwa uang yang dialokasikan benar-benar dipakai semaksimal mungkin dan memberi dampak maksimal bagi ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sejak dilantik sebagai Bendahara Negara pada 8 September 2025, Purbaya tercatat aktif mendatangi sejumlah instansi, di antaranya Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Dorongan Penyerapan Anggaran

Langkah Purbaya tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tengah mendorong percepatan realisasi belanja di berbagai kementerian dan lembaga. Pemerintah memberi batas waktu hingga akhir Oktober 2025 bagi K/L untuk mempercepat penyerapan anggaran, sebelum dana yang tidak terserap dialihkan ke program lain yang lebih mendesak.

“Pengelolaan APBN harus optimal, baik di pusat maupun di daerah. Uang yang dialokasikan harus benar-benar dipakai dan berdampak maksimal bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Dengan pendekatan berbasis data dan efisiensi, Kemenkeu di bawah kepemimpinan Purbaya bertekad memperkuat tata kelola fiskal nasional. Fokusnya jelas: memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar bekerja untuk rakyat Indonesia. (*)