TIMES SITUBONDO, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu RI) Sri Mulyani pada Rapat Paripurna DPR RI menyebut, asumsi pertumbuhan ekonomi 2022 di antara 5 persen sampai 5,5 persen merupakan rentang yang potensial dapat tercapai.

"Hal tersebut dengan mempertimbangkan berbagai faktor secara komprehensif," ucap Sri Mulyani pada Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi terhadap pelaksanaan APBN 2020 dan RUU APBN 2022, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/8/2021).

Lebih lajut Sri Mulyani menjelaskan, faktor yang dimaksud adalah prospek perekonomian dan perdagangan dunia yang membaik, hingga capaian pertumbuhan ekonomi domestik pada triwulan II-2021. Pemerintah kata dia, memiliki optimisme yang sama dengan DPR RI untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi lebih kuat pada tahun 2022.

Optimisme tersebut tentunya sejalan dengan prospek perekonomian dan perdagangan dunia yang membaik meskipun kecepatan pemulihan antar negara akan tergantung pada pengendalian kasus Covid-19, termasuk akses dan pelaksanaan vaksinasi, serta adaptasi kebiasaan baru di setiap negara.

"Dengan perluasan vaksinasi dan penanganan pandemi yang semakin baik di Indonesia, masyarakat dan dunia usaha semakin yakin melaksanakan aktivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," ungkap Sri Mulyani.

Ia menilai capaian pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2021 yang mencapai 7,07 persen secara tahunan atau year on year (yoy) menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi yang kuat sangat mungkin tercapai jika kasus Covid-19 dapat dikendalikan.

Peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi di awal pertengahan tahun 2021 menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk semakin memperkuat upaya pengendalian kasus penularan pandemi agar momentum pemulihan dapat kembali berlanjut.

Meskipun momentum pemulihan memberikan dasar untuk optimis dan diproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2022 di antara 5 persen sampai 5,5 persen pemerintah, Menkeu RI Sri Mulyani juga menyadari perlunya kewaspadaan dan langkah antisipasi terhadap potensi risiko yang mungkin terjadi baik dari dinamika Covid-19 maupun faktor eksternal lainnya, termasuk perkembangan geopolitik global. (*)