TIMES SITUBONDO, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Acmad Hafisz Tohir memprediksi hutang Indonesia pada 2022 bisa mencapai Rp.8.124 triliun atau setara 45.39%. Artinya, kalau sudah sampai melebihi dari 45% maka biasanya akan sulit kembali ke 30%. 

"Besar kemungkinan pada 2022, kita akan mengalami resesi lagi karena ruang fiskal makin menyempit," kata dia dalam keterangannya kepada timesindonesia, Jumat 27 Agustus 2021. 

Ia mengungkapkan, pada 2023 pemerintah tidak bisa lagi menggunakan fasilitas defisit 6% karena UU mengatur bahwa 2023 defisit harus terkendali dan kembali ke 3%. Maka itu pada 2023 anggaran akan sangat ketat jika tidak mampu mengungkit growth ekonomi pada tahun 2021 dan 2022.

Dengan menyempitnya ruang fiskal, kata Wakil Ketua BKSAP DPR, maka anggaran pembangunan menjadi sangat ketat. Buntutnya, terjadi kebijakan uang ketat dan berpotensi menimbulkan resesi. 

"Dana untuk pembangunan sedikit, karena lebih banyak digunakan untuk membayar hutang," jelas Hafisz.

Hafisz lantas menjelaskan, sebesar 50% penerimaan negara untuk bayar hutang dan bunga hutang jatuh tempo. Dengan kata lain, hutang tumbuhnya semakin pasti, sementara ekonomi tumbuh selalu kalah dengan pertumbuhan hutang.

Akibatnya, lanjut Waketum PAN, laju pertumbuhan hutang lebih tinggi daripada pertumbuhan GDP. Maka Debt to GDP Ratio kita setiap tahun mengalami kenaikan. 

"Pada 2014 mencapai 24.68%, kemudian 2018 sekitar 30.23%, lalu pada 2020 sebesar 39.39% dan akhir Juli 2021 mencapai, 43.28%," ucapnya. 

Sementara itu, Ekonom Senior Faisal Basri menyoroti kewajiban pemerintah untuk memenuhi pembayaran bunga utang dalam RAPBN 2022 yang sebesar Rp 405,87 triliun atau naik 10,8% dari outlook APBN 2021 yang sebesar Rp 366,2 triliun.

Di sisi lain, belanja pemerintah tahun depan ditargetkan sebesar Rp 2.708,7 triliun. Artinya pembayaran bunga utang setara dengan 14,9% dari target belanja negara pada 2022.

"Yang meningkat tajam (dalam RAPBN 2022) adalah pembayaran bunga. Utang meningkat terus dan penerimaan pajak flat dan tax ratio hanya 8,4% dari PDB, jauh sekali, masih ada di dasar," ucapnya. (*)