TIMES SITUBONDO, LOMBOK BARAT – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR RI) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (28/6/2022).

Menteri Basuki menekankan bahwa pembangunan bendungan harus dilakukan secara tertib dan tepat dengan tetap menjaga kondisi lingkungan sekitar.

"Pembangunan Bendungan Meninting jangan sampai merusak lingkungan di sekitarnya. Hindari menebang pohon jika tidak perlu ditebang agar bukit-bukitnya tidak rusak. Untuk itu metode konstruksi harus disusun secara cermat dan hati-hati," kata Menteri Basuki.

Selain itu, Menteri Basuki juga berpesan agar pengawasan pekerjaan konstruksi lebih ditingkatkan agar Bendungan Meninting dapat diselesaikan dengan kualitas yang terbaik.

"Peran Konsultan pengawas sangat penting karena bertindak sebagai wakil owner dan menentukan kualitas pekerjaan," tegas Menteri Basuki.

Bendungan Meninting merupakan bendungan yang termasuk dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air, khususnya di Kawasan Timur Indonesia.

Pembangunan bendungan ini dikerjakan sejak tahun 2019  dengan biaya sebesar Rp1.410 miliar. Bertindak sebagai kontraktor utama PT. Hutama Karya dan PT Nindya Karya, serta konsultan pengawas PT Indra Karya. Progres keseluruhan pembangunan Bendungan Meninting saat ini sebesar 30,49% dengan target rampung tahun 2023.

Kehadiran Bendungan Meninting yang berkapasitas tampung 12 juta m3 ini berpotensi memberikan manfaat mengairi daerah irigasi seluas 1.559,3 Ha, memenuhi kebutuhan air baku untuk Kabupaten Lombok Barat bagian Utara sebesar 0,15 m3/detik khususnya di wilayah Senggigi, menyediakan energi listrik sebesar 0,8 MW, reduksi banjir sebesar 36 m3/detik, dan sebagai destinasi wisata baru yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Turut hadir dalam kunjungan kerja ke Bendungan Meninting tersebut,  Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, Staf Ahli Menteri PUPR RI Bidang Teknologi,  Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA Airlangga Mardjono, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB Hendra Ahyadi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTB Indra Cahya Kusuma, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB Ika Sri Rejeki, dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) NTB Rini Dyah Mawardy. (*)