TIMES SITUBONDO, JAKARTA – Banjir yang melanda Bali baru-baru ini meninggalkan duka mendalam. Sebanyak 17 orang meninggal dunia dan lima lainnya masih hilang. Musibah tersebut diduga kuat dipicu penumpukan sampah yang menyumbat aliran sungai, sehingga air dengan volume besar tidak mampu terserap dan akhirnya merendam permukiman padat penduduk. Hal ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq.

Menanggapi peristiwa itu, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menegaskan perlunya pembenahan tata kelola sampah secara menyeluruh. Menurutnya, krisis sampah yang tidak tertangani dengan baik, ditambah cuaca ekstrem akibat perubahan iklim, membuat banjir semakin sulit dihindari.

“Banjir di Bali menjadi bukti nyata bahwa krisis sampah tidak boleh dianggap sepele. Situasi ini harus segera diantisipasi agar tidak menimbulkan korban lagi di daerah lain,” kata Eddy saat menerima kunjungan sejumlah duta besar negara sahabat di MPR RI.

Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menilai, persoalan sampah di kota-kota besar perlu ditangani dengan pendekatan manajemen krisis. Tanpa langkah cepat dan koordinasi yang jelas, ia khawatir bencana ekologis serupa akan berulang.

“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota wajib berkolaborasi agar penanganan sampah lebih efektif. Jangan sampai ketiadaan koordinasi justru memperbesar risiko bencana,” tegas Eddy.

Sebagai bentuk dukungan, Eddy aktif berdialog dengan kepala daerah di berbagai wilayah, mulai dari Bandung, Tangerang Selatan, Yogyakarta, Solo, Palembang, hingga Makassar dan Manado. Pertemuan itu digelar untuk mendengarkan langsung tantangan di daerah, sekaligus menjaring masukan terhadap rencana revisi Peraturan Presiden tentang penanganan sampah melalui teknologi waste to energy.

Menurut Eddy, para wali kota yang ditemuinya sepakat memperkuat komitmen menangani persoalan sampah. Mereka juga berharap adanya sinergi lebih erat dengan pemerintah pusat agar solusi bisa dijalankan lebih cepat, terintegrasi, dan berdampak nyata.

“Kolaborasi dengan semua pihak mutlak dibutuhkan. Dengan begitu, krisis sampah dapat segera diatasi sehingga tidak berkembang menjadi ancaman bencana lingkungan maupun kesehatan masyarakat,” kata. (*)